Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa

Assalau'alaikum, apa kabar hari ini?  semoga selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat, dan satu lag, pastikan bahagiamu.

Kamu paling suka updte info apa? info artis, info traveling? atau apa? Apapun infonya kan yang penting kita bisa belajar dari sana.

Kali ini aku mau share soal yag lagi hits nih,hangat dan hits, hehe, yaitu tentang dana desa, lagi ramai kan? bahkan ada rumor tentang desa siluman, waduh, masa desa siluman? serem dong.

Eh bukan siluman yang itu, taapi katanya ada desa yang sebenarnya nggak ada, tapi ada namanya, sebenarnya bagaimana sih? pengin tahu kan?.

Tanggal 19 November 2019 yang lalu, aku hadir di acara diskusi Frum Merdeka Barat 9, dengan tema yang lagi hits, yaitu Polemik Dana Desa, Sudah Tepat Guna 

Hadir sebagai nara  sumber, Dirjend Perimbangan Keuangan  Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direkur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPM - Desa ) Jawa Barat, Dedi Supandi.

Dana Desa

Salah satu program andalan pemerintah saat ini adalah dana desa, karena pembangunan juga efektif ketika berbasiskan pada masyarakat desa secara spedsifik. Terbukti dengan diakomodirnya kepentingan pedesaan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dana desa akan menjadi stimulus bagi desa untuk mengubah dan memperlancar roda perekonomian pedesaan, karena target yang sesuai dari  program desa akan diperoleh dari dukungan dana desa.

Alokasi dana desa yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali, dan setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa melalui tahapan proses  perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang yang jelas dan berdasar prinsip dan dengan pelaporan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut pak Benny Irwan, dinamka di desa itu cukup hidup, karena setiap desa itu spesifik dan unya cara masing-masing ntuk menatasi masalahnya. Bayangkan saja dengan permasalahan yang begitu banyaknya, hanya memiliki perangkat yang terbatas, tetapi dituntut bisa menyelesaikan masalahnya.

Dana desa memiliki fungsi selain untuk pengembangan infrstruktur pedesaan juga digunakan untuk mengembangkan BUMDES Badan Usaha Milik Desa.

Dalam diskusi tentang Dana Desa tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPM - Desa ) Jawa Barat, Dedi Supandi menyampaikan tentang inovasi penggunaan Dana Desa di Jawa Barat.

Pengelolaan Dana Desa di Jawa Barat didukung oleh ekosistem pemberdayaan desa yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Secara garis besar, Jawa Barat memiliki program Desa Juara dengan menggulirkan program Digitalisasi Layanan Desa, Gerbang Desa ( Gerakan membangun Desa ) dan One Villge One Company ( OVOC ).

Program-program tersebut diklaim telah membuat kemajuan pedesaan menjadi signifikan dengan bertambahnya desa mandiri di Jawa Barat.

Dedi menambahkan, bahwa kemiskinan bukanlah akar keterbelakangan sebuah desa, inovai akan mengdukasi masyarakat untuk lebih memahami potensi desanya, sehinga memudahkaan pengenalan pasar.

Program dgitaliasi desa memperceapat akses telekomunikasi dan internet di beberapa titik desa. Tahun ini BAKTI Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Pemprov Jabar menyediakan 600 titik WiFi di pedesaan untuk menguatkan Sistem Keuangan Desa.

Moderator, bapak Benny Irwan, bapak Dedi Supandi

Desa dengan mal administrasi

Bagaimana dengan rumor tentang desa siluman itu? yang dimaksud bukan desa jadi-jadian lho, hehehe. Adalah desa mal administrasi yaitu desa yang tidak legitimate atau desa yang tidak memenuhi syarat sebaga desa, maka pemerintah akan membekukan dana desanya.

Kasus itu akan ditindaklanjuti, yaitu dana yang sudah terlanjur dikirimkan, akan diambil kembali melalui pemerintah daerahnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan, agar mendapatkan Dana Desa secara langsung.

Padahal menurut Menkeu seharusnya Dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakaat desa.

Sementara menurut Benni Irwan, Kemendagri juga  melakukan pengawasan dan pembinaan, dengan mendorong aparat kecamatan untuk melakukan supervisi di pedesaan.

Benni juga menjelaskan bahwa sebenarnya dana desa hanya salah satu suber dari tujuh pendapatan yang dimiliki setiap desa yaitu

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi APBN
3. Hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota
4. Dana perimbangan
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota
6. Hibah dan sumbangan yng tdak mengikat dari pihak ke 3
7. Dan Desa

Dana Desa menjadi paling berpengaruh karena nilainya mencapai 80 % yang pastinya paling memberikan pengaruh bagi pembangunan desa.

Ke depan, desa mal administrasi akan semakin ditertibka dengan melakukan sistim verifikasi, penyesuaian antara alokasi dana yang ditransfer dengan jumlah desa. Sehingga dana yang adaakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga pedesaan.