Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan Makanan.

Saat ini, industri farmasi di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk juga obat kimia dan oba tradisional mengalami pertumbuhan 4.46% pada tahu 2018. Hal ini menjadikan Inodonesia pasar yang menarik minat para pelaku industrui farmasi, situasi ini membutuhkan pengelolaan yang sungguh-sungguh.

Aku sebagai konsumen penggua obat memang merasakan sekarang mudah sekali beli obat dengan kualitas standard dan harga terjangkau. Misal nih ya, aku punya sakit kambuhan yaitu asam lambung tinggi sama radang tenggorokan, kadang gusi bengkak.

Aku tinggal browsing saja, dengan kata kunci tertentu untuk cari obatnya, lalu ke apotik deh, beli obat buat persediaan kalau sakt kambuh, obatnya efektif dan harga bersahabat.

Ternyata memang sekarang Kementerian Kesehatan mempermudah serifikasi obat, peredaran alat kesehatan. Penggunaan  E  katalog untuk mendapatkan obat berkualitas dalam negeri, dan bisa djangkau masyarakat dengan murah, itulah yang dismpaikan Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes, bapak Kuwat Sri Hudoyo.

Penyampaian tu disampaikan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Peningkatan Perlindungan Masyarakat serta Daya Saing Obat dan Makanan” di Ruang Serba Guna Gedung Kemenkominfo, Jakarta, pada Senin (16/09/2019).

Nara sumber yang hadir dalam diskusi FMB 9 tersebut antara lain Kepala BPOM ibu Penny K Lukito, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Ketua UMUM Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman ( GAPMMI ) bapak Adhi S Lukman.

Kemenkes memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, dengan terus melakukan pengaturan pengawasan terhadap  peredaran obat dan pangan. Selain itu, Kemenkes juga terus mendorong industri farmasi agar memiliki daya saing.

Industri farmasi dalam negeri bahkan didominasi oleh 178 perusahaan swasta nasional, 24 perusahaan multinasional dan empat BUMN . Obat-obatan ada 11 ribu jenis dan 498-503 jenis obat diantaranya merupakan program pemerintah.

Penguatan Badan POM

Sementara Kepala Badan POM RI, ibu Penny K Lukito menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi cukup besar, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM bukan hanya melawan kejahatan tetapi juga melakukan penguatan usaha, untu menciptakan kemandirian.

Edukasi pada masyarakat juga selalu dilakukan, diantaranya dengan melakukan penyuluhan agar masyarakat selalu memastikan keamanan produk obat dan makanan dengan cara meneapkan Cek KLIK yaitu cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kedaluwarsa. 

Ibu Penny juga menjelaskan bahwa BPOM terus memperkuat diri melalui penyusunan RUU tentang pegawasan obat dan makanan, dan saat ini tengah berproses di DPR.  Cakupan RUU adalah tentang pengembangan, pembinaan dan fasilitas industri obat dan makanan, dalam rangka peningkatan daya saing, peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan serta penguatan fungsi penegakan hukum.

Penguatan kinerja juga dilakukan oleh Badan POM dengan terus membangun dan mengembangan SDM yang akan menjadi prioritas ditaun 2019. Misalnya saja asesmen kompetensi manajerial dan teknis, juga mapping kompetensi, pengembangan database kompetensi, pengembangan pengetahuan Management BPOM dan pengembangan E learning.

Upaya terobosan lain yang dilakukan Badan POM adalah peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan yaitu penerapan 2D barcode  pada produk obat dan makanan, penguatan pengawasan peredaran online obat dan makanan, intensifikasi operasi kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Selain kompetensi, jumlah SDM juga perlu medapatkn perhatian, saat ini BPOM masih kekurangan SDM sebanyak 2.530 orang, dengan jumlah SDM yang dimiliki yaitu  sebanyak 4850, temasuk CPNS 2018.

Keberadaan BPOM penting mengingat tanggngjawab yang dimiliki cukup luas, seperti aspek kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, serta ketertiban masyarakat, termasuk di dalamnya penegakan hukum.

Selama empat tahun terakhirr, BPOM behasil melakukan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, mencapai nilai Rp. 161, 48 miliar, dengan jumah perkara sebanyak 1.103 perkara, da 602 perkara ( 51,35% ) sudah diselesaikan.

BPOM mengajak semua pihak, seperti instansi pemerintah,  pelaku usaha, masyarakat termasuk media dan seluruh msyarakat untuk bersama mengawasi obat dan makanan, dalam rangka  perlindungan kepada masyarakat.

Sementara, salah satu nara sumber yaitu Aktor Dede Yusuf sebagai Ketua Komisi IX DPR menyatakan bahwa dengan terbukanya komunikasi global terutama perdagangan online, maka pengawasan harus makin kuat dan luas, di sisi lain aspek perijinan makin dipermudah.

Membanjirnya produk-produk palsu yang ilegal dan dijual dengan harga murah, juga harus disikapi demi menjaga keselamatan masyarakat. Disinilah pentingnya RUU Obat dan Makanan menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh DPR.

Menyadarkan masyarakan akan produk yang legal dan aman

Menurut Bapak Adhi S Lukman Ketua GAPMMI, penting sekali membangkitkan kesadaran masyarakat untuk  mengkonsumsi makanan dan obat-obatan dengan benar, salah satunya mewaspadai produk ilegal.

Selaku Ketua GAPMMI, Bapak Adhi selalu mendorong anggotanya untuk mentaati regulasi, sebagai perannya dalam mengurangi beredarnya produk ilegal. Menurut beliau, harus ada kolaborasi, gerakan bersama semua pemangku kepentingan mengawasi konsumsi makanan dan obat secara benar.

Memperkuat pengawasan juga diharapkan, karena sangat penting untuk muculnya produk yang baik, aman dan berkualitas, demikian tegas bapak Adhi S Lukman. diharapkan pemerintah terus melakukan penertiban produk-produk ilegal, sehingga menumbuhkan daya saing yang sehat dan kuat.

Kolaborasi antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan oleh stakeholder terkait pastinya akan menciptakan daya saing yang kuat bagi pelaku industriiobat dan makanan. Di sisi lain, edukasi pad mayarakat yang dilakukan Kementeran Kesehatan, wajib disupport oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

Dengan demikian akan terwujud  persaingan industri yang sehat,dan masyarakat akan terselamatkan karena memiiki kesadaran untu mengkonsumsi obat dan makanan dengan baik dan benar.

#FMB9
#ObatdanMakananAman